Pembangunan Jalan Pos dari Bogor menuju Karangsambung Dibangun dengan Kerja Paksa atau Upah Pekerja Dikorupsi?

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels merintis proyek Jalan Raya Pos Bogor-Cirebon. Sejarah menyebutkan pembangunan dilakukan dengan kerja paksa. Belakangan disebutkan sebenarnya disiapkan upah untuk pekerja.

Hal itu bermula dari unggahan @mazzini_gsp di Twitter. Dia menyebutkan bahwa pembangunan jalan Anyer-Panarukan menggunakan sitem kerja upah.

Twitter Sam Ardi mengulasnya inti isinya sebagai berikut :

Akhirnya menemukan dokumen tentang H.W. Daendels yang menganggarkan pemberian upah untuk para pekerja pembuat jalan sebagaimana kemarin menjadi pembahasan di TL dan sempat menjadi trending topic Twitter, cuma saya lupa siapa yang membahas. Utas singkat saja ya dari saya

Konteksnya adalah Daendels memberikan instruksi kepada Komisaris Urusan Pribumi untuk melaksanakan proyek pembukaan jalan raya dari Buitenzorg (Bogor) ke Karangsambung via Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang.

Jalan yang hendak dibuat sebagaimana tercantum dalam dokumen adalah “2 roeden Rijnlands” dimaksudkan untuk menjadi sarana pengangkutan, pemeliharaan oleh daerah setempat dan penduduk

Proyek pengerjaan jalan raya membutuhkan 1.100 orang, didatangkan dari Jawa dengan  pembagian:  pekerja untuk pembangunan jalan Bogor-Cirebon antara lain Cisarua-Cianjur (400 orang), Cianjur-Rajamandala (150 orang), Rajamanadala-Bandung (200 orang), Bandung-Parakanmuncang (50 orang), Parakanmuncang-Sumedang (150 orang), dan Sumedang-Karangsembung (150 orang). Perbedaan jumlah pekerja tersebut disesuaikan dengan panjangnya jalan dan beratnya medan.

Bagaimana dengan anggaran upah? Terdapat di dalam dokumen yang sama, yaitu : Cisarua ke Cianjur 10 ringgit perak/orang, Cianjur ke Rajamandala 4, Rajamandala ke Bandung 6, Bandung ke Parakanmuncang 1, Parakanmuncang ke Sumedang 5, Sumedang ke Karangsambung 4.

Sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, menyebutkan, pekerjaan pembuatan jalan raya Bogor-Cirebon dilakukan atas dasar kerja upah karena Direktur Jenderal Keuangan Van Ijsseldijk menyiapkan dana untuk upah pekerja dan mandor, peralatan, dan konsumsi atau ransum.

“Untuk membangun jalan dari Cisarua, Bogor sampai Cirebon, Daendels menyediakan dana sebanyak 30.000 ringgit ditambah dengan uang kertas yang begitu besar,” kata Djoko.

Pemberian upah didasarkan pada beratnya lokasi yang ditempuh seperti batuan padas, hutan lebat, lereng bukit atau gunung, keterjalan lokasi dan sebagainya.

Rinciannya antara lain rute :

Cisarua-Cianjur (10 ringgit perak per orang/bulan), 

Cianjur-Rajamandala (4 ringgit perak per orang/bulan), 

Rajamanadala-Bandung (6 ringgit perak per orang/bulan), 

Bandung-Parakanmuncang (1 ringgit perak per orang/bulan), 

Parakanmuncang-Sumedang (5 ringgit perak per orang/bulan), 

dan Sumedang-Karangsembung (4 ringgit perak per orang/bulan). 

Selain upah, para pekerja juga mendapatkan beras dan garam.

Siapa yang  melakukan survey lokasi dan pemetaan bakal jalan sebelum dilaksanakan pembangunan? adalah Kolonel Zeni Lutzow dibantu dengan 2 ingenieur (insinyur). Dari Cisarua ke Cianjur 1 insinyur, Parakanmuncang ke Karangsambung 1 insinyur, lainnya 1 insinyur. Para insinyur ini punya asisten bintara. Bintara ini ditunjuk langsung oleh para ingenieur. Para pihak yang disebutkan tersebut diberikan upah quart rd zilver  atau seperempat ringgit setiap harinya, sementara untuk kepala dan perwira zeni menyesuaikan dengan nilai-nilai kepangkatan.

Setelah itu mulai membangun, tetapi tidak berjalan lancar karena terkendala beberapa hal, misalnya medan pembangunan yang berbahaya. Mengatasi hal ini pemerintah kolonial mengeluarkan penetapan untuk melakukan rekrutmen pekerja proyek. Apakah ada upah? Dalam dokumen tertera Per 28 Maret 1809 pekerja hingga proyek selesai dikasih secara cuma-cuma per harinya 1 1⁄4 pon beras serta tiap bulan 5 pon garam. Untuk pekerja asal Cirebon dan Vorstenlanden ada ketentuan khusus mengenai pengupahan. Mandor 3 ringgit, pekerja 2, per kepala 3 kantong beras.

Setelah itu mulai membangun, tetapi ndak berjalan lancar karena terkendala beberapa hal, misalnya medan pembangunan yang berbahaya.

Jika dikatakan ada dokumen yang isinya probabilitas anggaran pengupahan untuk para pekerja proyek Daendels, bisa dikatakan benar adanya. Apakah anggaran tersebut turun ke para pekerja? Sementara no comment dulu, masih mencari dokumen tentang itu, soalnya sini bukan ahli trawangan.

Untuk istilah, secara yuridis bernama proyek besar pembangunan postweg (jalan pos) dari Buitenzorg (Bogor) menujung Karangsambung. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarah hukum proyek jalan pos Daendels. Sekian.

Dokumen mengenai penganggaran upah dari Daendels untuk proyek postweg yang saya unggah tersebut dapat dilacak pada Plakaatboek 1602-1811 karangan Mr. J. A. van Der Chijs terbitan Batavia tahun 1895.

Jika anda mau mendownload naskah aslinya dapat anda download di :  https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1251234?fbclid=IwAR27BAdhzY3tetFq5ZeAdAQcDGy1tg8rEdXxc2XEE-PzL1IzeHXs6XMZzlk#page/49/mode/1up

Baca Juga :